Lampung Barat

Ungkap Fakta News

-Pelayan buruk Oknum Bank BRI Unit Sukau di Pekon Pagar Dewa kecamatan Sukau kabupaten Lampung Barat, terjadi pada hari ini Kamis 19/02/2026.

Pasalnya, Faisol selaku ketua Komite Wartawan Indonesia Perjuangan mengunjungi kantor bank BRI Unit Sukau Kabupaten Lampung Barat, yang ingin hendak Konfirmasi terkait adanya warga Pekon Buay Nyerupa mengajukan pinjaman KUR yang tidak di cairkan karena alasan yang tidak jelas, mirisnya,,!! Bukan Mendapatkan pelayanan baik malah sebaliknya mendapatkan perlakuan buruk oleh oknum pihak bank BRI, bak seperti Preman.

"Lanjut Faisol. Saya berkunjung di kantor bank BRI unit sukau, yang hendak mempertanyakan soal pengajuan pinjaman KUR salah satu warga Pekon Buay Nyerupa, kepada pihak bank yakni yang bernama Ikbal, malah mendapatkan perlakuan buruk yaitu berbicara sambil berdiri dan mata melotot seolah olah hendak mengajak berkelahi dengan saya, bukanya selaku pelayan masyarakat harusnya propisional dan sesuai dengan SOP ketikan saya mempertanyakan soal pinjam KUR malahan dengan nada tinggi mengeluarkan kata kata kalau saya tergantung sikapnya dengan kalian, kata Ikbal. Sambil berdiri yang tidak ada sopan santun yang mana semestinya."ujar Faisol.

"Mendapatkan pelayanan dan perlakuan buruk dari Ikbal  oknum pihak bank BRI unit sukau. Komite Wartawan Indonesia Perjuangan (KWIP) DPC Lambar, Berharap Kepada pihak bank yakni kepala Cabang bank BRI unit Sukau agar bisa memberikan teguran keras atau sangsi yang tegas bagi saudara Ikbal oknum yang seperti bak Preman."harap Faisol.

(kWIP)

 

 

 

Terkait berita sebelumnya dibawah ini....

 

-Program pemerintah melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang digadang-gadang dapat membantu pelaku usaha kecil dan menengah tanpa memerlukan agunan, tampaknya jauh panggang dari api.

 

Warga masyarakat Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, Inisial DS (45) tahun justru mengeluhkan kesulitan saat mengakses program ini pemerintah pusat, terutama dari pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit sukau selaku salah satu bank pelaksana. DS mengatakan kepada media ini, mendaptkan penolakan dari oknum petugas BRI di unit sukau Pekon Pagar Dewa,

“Lanjutnya ketika saya mencoba mengajukan pinjaman KUR  sudah memakai anggunan, walaupun adanya sebagaimana diatur dalam regulasi Kementerian Koordinator Perekonomian. Pada saat itu ya Alih-alih dilayani, bahkan pihak bank sudah surpei kerumah saya, bahkan saya disuruh oknum pihak bank membuat rekening dan pada saat itu saya langsung membuat Rekening di bank BRI tersebut, setelah berhari hari menanti pencairan, saya justru mendapat jawaban mengejutkan: mendadak pinjaman saya tidak bisa di cairkan atau tidak di ACC dengan alasan yang tidak jelas dari pihak bank BRI tersebut.

 

Saya pun merasa kecewa, dan di dimana adanya Program pemerintah pusat tersebut, tidak ada di bank BRI unit sukau.” sedangkan saya berharap betul dengan program pemerintah itu bisa saya dapatkan pinjaman KUR, di bank BRI tersebut.

 

Setau saya warga di Pekon Buay Nyerupa, ada yang bisa meminjam KUR kalau memakai anggunan agar permohonannya bisa diproses, namun kenapa saya selaku warga yang sangat membutuhkan pinjaman tersebut, malah dibiarkan berlarut-larut hingga saya sebagai calon peminjam merasa kecewa.

“Saya selaku warga Indonesia, merasa dipermainkan. Oleh oknum pihak bank BRI unit sukau Yang ada di Pekon Pagar Dewa. Dimana adanya program Pemerintah bilang bisa KUR tanpa anggunan, tapi bank tetap minta jaminan. Kalau tidak, kami tidak dilayani,” ketika saya mengajukan pinjaman memakai anggunan, masih saja tidak bisa di proses atau di cairkan. Hanya PHP saja.” ujarnya.

 

Terkait hal tersebut, ada salah satu sumber namanya tidak mau di tulis namanya, menceritakan ada Yang lebih menyakitkan, masyarakat menyebut adanya dugaan permainan oleh oknum internal bank yang hanya memuluskan pengajuan dari orang-orang dekat mereka. Banyak dana KUR yang diduga disalurkan tidak sesuai sasaran.

 

Sementara itu, warga dan pelaku usaha kecil yang benar-benar membutuhkan bantuan modal justru disingkirkan dan dipersulit. Keadaan ini menimbulkan kekecewaan mendalam dan keraguan terhadap keseriusan pemerintah dan lembaga perbankan dalam mewujudkan pemerataan ekonomi.

“Jangan sampai program ini hanya menjadi pajangan politik tanpa realisasi nyata di lapangan. Pemerintah harus bertindak tegas terhadap bank pelaksana yang tidak patuh terhadap kebijakan,” ujar salah satu sumber tokoh masyarakat setempat.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak BRI terkait tuduhan tersebut. Masyarakat berharap adanya evaluasi menyeluruh dan tindakan konkret agar semangat inklusi keuangan benar-benar bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang berada di akar rumput.

(KWIP)