Musyawarah Desa, Pemerintah Desa Pematang Duku Validasi Usulan DTSN 2026 untuk Bantuan Sosial Tepat Sasaran

 

Mitra Nasional
Bengkalis, – Pemerintah Desa Pematang Duku menggelar Musyawarah Desa khusus bahas Usulan Pembaharuan dan Usulan Bantuan Sosial pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSN) Desa Pematang Duku Tahun 2026. Rabu 08 April 2026.

Dari dokumentasi terlihat spanduk "Musyawarah Desa TENTANG USULAN PEMBAHARUAN DAN USULAN BANTUAN SOSIAL PADA DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL (DTSEN)". Acara dihadiri,Pj Kepala Desa Pematang Duku, perangkat Desa, BPD, tokoh masyarakat, dan unsur terkait.

3 agenda penting Musdes DTSN 2026 Desa Pematang Duku:

1.Pembaharuan Data: Warga miskin, lansia, disabilitas, dan keluarga rentan dicek ulang. Yang sudah sejahtera diusulkan keluar, yang baru butuh diusulkan masuk DTSN

2.Usulan Bansos: Pemerintah Pematang Duku usulkan KPM potensial penerima PKH, BPNT, PBI JK, dan bantuan sosial lain sesuai hasil DTKS/DTSN terbaru

3.Transparansi: Musdes jadi ruang terbuka. Warga bisa sampaikan usulan dan keberatan agar data DTSN 2026 benar-benar valid

"Musyawarah ini wujud demokrasi Desa. DTSN adalah gerbang semua bantuan sosial. Kalau datanya benar, bantuan 2026 pasti tepat ke warga Pematang Duku yang paling membutuhkan," ujar Pemerintah Desa Pematang Duku.

Dengan Musdes ini, Pemerintah Desa Pematang Duku komitmen: tidak ada warga miskin yang terlewat, tidak ada yang tidak berhak ikut masuk data. DTSN 2026, pondasi kesejahteraan Desa.

Buat warga Pematang Duku, cek nama kalian di balai Desa, Kalau ada perubahan kondisi ekonomi, segera laporkan ke RT/RW biar data DTSN-nya update DTSN 2026,"ungkap Pj Kepala Desa Pematang Duku.,(Syahrizal)

  • Related Posts

    Lintas Komisi Bahas Pelaksanaan Pilkades Serentak, Dorong Sinkronisasi Regulasi

      Ungkapfaktanews.id Bengkalis, – Menindaklanjuti surat edaran Kementerian yang mengacu pada Regulasi terbaru yakni Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2026 terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak serta turunan di…

    Komisi II DPRD Bengkalis Soroti Kondisi Alat Berat UPT PUPR Mandau

      Ungkapfaktanews.id Mandau, – Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis melakukan monitoring ke UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kecamatan Mandau untuk melihat secara langsung kondisi sarana dan prasarana,…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *